Rational Public Ignorance: Fenomena Kekinian

Published November 3, 2015 by pembawacerita

Salah satu konsep dalam teori politik public choice theory adalah rational public ignorance. (Mohon jangan di tuduh dahulu itu teori tidak bermanfaat karena bukan teori Islam atau teori bawaan kafir). Berdasarkan konsep itu, publik relatif tidak peduli dengan kebijakan politik yang dibuat Pemerintah. Hal ini karena pertimbangan biaya untuk memperoleh informasi dan menganalisis dasar kebijakan itu tidak lebih murah daripada keuntungan yang dia harapkan.

Konsep ini pula yang dimanfaatkan para politisi, baik untuk kebaikan yang lebih besar di kemudian hari ataupun hanya untuk mengambil keuntungan sesaat. Ketika publik sudah tidak peduli, politisi akan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi Pemerintah dalam membuat kebijakan. Apabila politisi tersebut bermental profiteer (pengambil keuntungan saja), dia tidak peduli dg kesejahteraan rakyat atau pun keadilan. Bisa saja dia mempengaruhi atau bahkan menekan Pemerintah untuk membagi proyek yang dianggarkan untuk keuntungan dia, keluarga, kolega, partai, secara langsung atau tidak langsung. Politisi seperti ini ada, sekali dipilih dalam lima tahun, dan selama itu pula dia mengambil keuntungan dari ketidakpedulian publik. Dalam konteks kekinian, saya mengambil contoh berapa banyak publik yang membaca RUU APBN yang akan disahkan oleh DPR.

Bukan hanya politisi yang berada di lembaga legislatif,konsep ini juga dimanfaatkan Pemerintah selaku pengambil keputusan,terlepas kebijakan yang diambil tersebut menguntungkan rakyat atau pihak tertentu. Pemerintah memiliki diskresi untuk membuat kebijakan, termasuk didalamnya mengalokasikan anggaran. Pemerintah bisa saja memanfaatkan sikap apatis publik ini untuk mengambil keputusan walau itu melanggar kepatutan. Sebenarnya saya ingin mencontohkan kasus Sumber Waras di Pemprov DKI, tetapi saya khawatir tidak bisa menyampaikan dengan sudut pandang yang baik. Tak banyak yang mengkritisi atau mendapat informasi dengan baik atas proses perolehan dan tujuan penggunaannya ke depan.

Bentuk rational public ignorance diantaranya adalah fenomena golput. Golput merupakan bentuk tidak peduli dg kebijakan yang akan diambil Pemerintah maupun usaha yang dilakukan anggota legislatif. Mereka tidak peduli pemerintah akan membuat kebijakan yang menenteramkan atau menyejahterakan. Jika mereka peduli, tentu mereka akan memilih siapa yang menurut mereka baik untuk menjabat di pemerintahan. Mereka juga tidak peduli lembaga legislatif akan berbuat apa. Mereka tidak peduli anggota legislatif mau tidur diruang rapat, melakukan lobi politik untuk mendapatkan proyek, ataupun memikirkan kesejahteraan rakyat siang dan malam. Jika mereka peduli, tentu mereka akan memilih siapa yang layak untuk menduduki lembaga perwakilan.

Lantas faktor apa yang menyebabkan mereka tidak peduli? Sesuai dengan terminologi konsep ini, rational public ignorance, penyebabnya adalah rasionalisasi. Ada beragam rasionalisasi. Pertama, rasionalisasi berdasar keterbatasan informasi untuk  memutuskan tidak peduli. Mereka bisa mendapatkan informasi adanya politisi atau pejabat pemerintah yang terjerat kasus korupsi. Setelah mendapat informasi itu, ada proses generalisasi bahwa semua politisi dan pejabat pemerintah itu sama saja. Mereka tidak memperoleh informasi jika ada prestasi, kebijakan yang berdampak baik, keputusan yang membawa kesejahteraan, dan hal-hal positif lainnya. Dengan proses itu, mereka lantas memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan proses politik.

Kedua, rasionalisasi atas dasar perasaan suka atau tidak suka. Dalam media sosial, bentuk rasionalisasi ini dikenal dengan sebutan lovers dan haters. Perasaan suka (lovers) bisa menutup mata terhadap politisi atau pejabat pemerintah pilihannya. Terserah kebijakan apa pun yang dibuat,mereka akan menerima karena pembuat kebijakan adalah pilihan mereka. Mereka tidak peduli apakah kebijakan itu menguntungkan rakyat atau justru menyengsarakan rakyat bahkan termasuk dirinya. Perasaan tidak suka (haters) juga bisa tidak peduli dengan politisi dan pejabat pemerintah. Mereka berada pada level apatisme tinggi dan mungkin berkata “terserah mereka lah, saya tidak peduli”.

Ketiga, rasionalisasi atas dasar nilai yang diyakini. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa proses politik yang ada saat ini tidak sesuai dengan nilai yang mereka anut. Dalam terminologi yang lebih khusus, proses politik yang ada saat ini merupakan bentuk thoghut, bid’ah, atau sistem kafir. Oleh karena itu mereka memilih tidak peduli daripada mereka mengikuti proses yang bertentangan dengan nilai yang mereka percayai. Mereka tidak peduli dampak kebijakan akan memperbaiki atau justru memperburuk keadaan. Hal ini direpresentasikan dengan tidak peduli siapa aktor dibalik perumusan kebijakan tersebut dan tidak berusaha untuk memilih aktor yang lebih baik.

Dalam konteks sikap tidak peduli atau golput, pihak yang kekurangan informasi, haters, lovers, penganggap sistem kafir, thoghut dan bid’ah adalah pihak yang sama. Mereka adalah aktor rational public ignorance. Mereka sama-sama tidak peduli.

Bacaan:
Browning, E. K., dan Browning, J. M. 1979. Public Finance and The Price System. Macmillan Publishing Co., New York.

*persiapan bimbingan tesis mengurai akuntansi dengan cara politik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: