Dua Aksioma Fraud

Published Desember 15, 2013 by pembawacerita

Dua aksioma fraud

Sebenarnya saya sudah pernah mendapatkan materi aksioma fraud saat diklat auditor terampil 2005 yang lalu. Kebetulan instrukturnya adalah wisthleblower ternama, Khairiansyah Salman. Namun kemarin saya dapat lagi materi yang sama pada mata kuliah Fraud di Pascasarjana Akuntansi UB.

Aksioma fraud sebenarnya ada tiga, yaitu: fraud is hidden, reverse proof dan existence of fraud. Untuk aksioma pertama, fraud is hidden, saya tidak banyak membahas. Hampir semua mahfum bahwa fraud alias kecurangan finansial itu selalu tersembunyi dan disembunyikan secara aktif. Namanya juga maling, pastilah menutupi barang yang dimalingnya.

Namun, saya tergelitik dengan dua aksioma berikutnya. Aksioma kedua, reverse proof, adalah upaya pembuktian fraud. Oleh karena fraud adalah kejahatan, maka objek utamanya bukan hanya resource yang hilang karena fraud, tetapi juga pelaku fraud. Terkait dengan pembuktian pelaku fraud, auditor investigatif harus sangat berhati-hati. Jangan sampai hasil auditnya justru menuduh orang yang sebenarnya tidak bersalah sebagai pelaku fraud. Hal itu merupakan character assasination atau pembunuhan karakter dan kejahatan fitnah yang luar biasa. Kesalahan menentukan pelaku fraud bukan hanya merugikan pribadi tertuduh, tetapi juga keluarganya, masa depan keturunannya, eksistensi orang-orang yang menjadi tanggungannya, organisasi tempat dia berada berikut anggota organisasinya, masyarakat dan bahkan bangsa dalam lingkup luas.

Oleh karena itu, auditor investigatif perlu memahami aksioma reverse proof (pembuktian terbalik). Auditor harus membuktikan bahwa fraud memang terjadi, dan disisi lain dia harus mencari bukti bahwa fraud tidak terjadi. Ini bukan klausul yang membingungkan. Hanya memang secara teknis, auditor harus mencari bukti-bukti terjadinya fraud dan keterkaitan pelaku fraud. Namun tidak cukup hanya dengan berhasil memperoleh bukti terjadinya fraud. Auditor juga harus membuat dan melaksanakan prosedur audit untuk mencari bukti bahwa pelaku fraud yang tertuduh tidak melakukan fraud. Inilah tugas utama auditor investigatif, membuat dan melaksanakan prosedur untuk membuktikan bahwa fraud benar-benar terjadi bahkan agar keyakinannya tak terbantahkan harus dikontrakan dengan prosedur audit yg membuktikan bahwa fraud tidak terjadi.

Aksioma ketiga fraud, existence of fraud, menjelaskan bahwa tidak ada pihak manapun yang bisa memutuskan keterjadian fraud dan pelakunya, kecuali pengadilan. Auditor, polisi, penyidik, jaksa, dan profesi lain tidak bisa men-judge bahwa fraud telah terjadi. Satu-satunya pihak yang bisa memvonis adalah pengadilan atau putusan hakim. Ini sangat dipahami, karena vonis menentukan nasib pelaku fraud. Oleh karena itu yang memutuskan harus institusi tertentu yang berwenang, yaitu pengadilan. Lantas apa tugas auditor? Auditor sekali lagi hanya membuat dan melaksanakan prosedur. Simpulan hasil audit pun tidak boleh menyebutkan fraud telah terjadi. Kata-kata yang paling kuat dan boleh ditulis auditor adalah ‘indikasi fraud’, tidak lebih dari itu.

Lantas apa yang dilakukan auditor di pengadilan saat dalam proses membuktikan terjadinya fraud? Pertanyaan ini menjadi pembahasan intensif saya dengan dosen. Hingga kami sepakat bahwa seharusnya auditor hanya menjelaskan prosedur audit, pelaksanaan dan hasil atau deskripsi bukti yang diperoleh. Penjelasan tersebut akan menjadi bahan bagi hakim untuk memvonis apakah fraud benar-benar terjadi, siapa pelakunya, berapa kerugian yang ditimbulkan, dan hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Lantas bagaimana dengan persidangan korupsi di Indonesia? Sejauh saya mengikuti, demikian pula dosen saya mengikuti persidangan kasus-kasus korupsi, termasuk yang ditangani KPK, kami belum pernah menemui tegaknya aksioma fraud nomor dua, reverse proof atau pembuktian terbalik. Jaksa Penuntut Umum dan penyidik juga auditor selalu menjelaskan bukti-bukti bahwa fraud telah terjadi. Tapi belum pernah sekalipun kami, saya dan dosen saya terutama, menjumpai JPU dan penyidik KPK menjelaskan bagaimana prosedur, pelaksanaan, hasil, dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa fraud tidak terjadi.

Ini kekhawatiran akademis. Tidak tegaknya aksioma reverse proof akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Bukan lantas tidak percaya pada KPK, tapi praktik yang meninggalkan aksioma tersebut akan kontraproduktif, bahkan akan menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Siapa yang dirugikan? Saya sudah menjelaskan di atas, bagaimana dampak kesalahan menentukan pelaku fraud.

Sengaja, saya menggunakan istilah fraud, bukan korupsi, karena korupsi adalah salah satu bentuk fraud.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: