PBB Migas dan Politik Pencitraan

Published April 4, 2012 by pembawacerita

PBB Migas dan Politik Pencitraan

Oleh Wirawan Purwa Yuwana[i]

Pada tanggal 1 Juni 2011 BPK telah menyerahkan LHP atas LKPP Tahun 2010 secara langsung kepada Presiden yang didampingi Wakil Presiden bersama para Menteri di Instana Merdeka. Peristiwa tersebut merupakan catatan sejarah baru karena untuk pertama kali LKPP diserahkan secara langsung kepada Presiden didepan para pembantunya. Selain itu sejarah juga mencatat bahwa untuk pertama kalinya pemeriksaan atas  LKPP dapat diselesaikan sebelum ayam jantan berkokok di bulan Juni. Hal tersebut dapat diketahui dari LHP yang ditandatangai Ketua BPK tertanggal 24 Mei 2011. Sejarah baru ini merupakan citra baik yang patut dipertahankan.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2010. Hal ini merupakan tahun kedua LKPP mendapatkan opini WDP. Dengan demikian LKPP belum dapat naik kelas pada tahun 2010. Hal itu tidak lepas dari beberapa permasalahan yang menjadi pengecualian dalam penyajian laporan keuangan yang wajar. Adapun salah satu butir pengecualian pada opini LKPP 2010 adalah Penerimaan PBB Migas.

Kecurigaan awal

Penerimaan PBB sebesar Rp28,58 triliun didominasi oleh sektor migas. Nilai Penerimaan PBB Migas sebesar Rp19,33 triliun setara dengan 67,64% dari total penerimaan PBB. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan PBB dari sektor lainnya yakni Penerimaan PBB Sektor Perkotaan 22,32%, Sektor Pedesaan 3,17%, Sektor Perkebunan 3,17%, Sektor Pertambangan 1,75%, dan Sektor Kehutanan 0,81%.

Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan, apakah benar nilai bumi dan bangunan sektor migas bernilai jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai seluruh bumi dan bangunan sektor lain di seluruh Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan sektor pertambangan yang sama-sama mengeruk kekayaan dari perut bumi, PBB Migas jauh lebih besar dibandingkan seluruh nilai pertambangan yang ada di negeri ini. Lantas faktor apa yang menyebabkan PBB Migas bernilai jauh lebih besar dibandingkan dengan semua penerimaan PBB disektor pertambangan lainnya padahal Indonesia ini adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alam pertambangan.

Tentang PBB Migas

PBB Migas merupakan salah satu sektor penting dalam PBB. Berdasarkan Undang-Undang PBB, PBB dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Bumi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah permukaan bumi maupun tubuh bumi di dalamnya. Adapun perairan dan wilayah laut Indonesia termasuk dalam definisi permukaan bumi. Objek PBB tersebut tidak lepas dari penurunan filosofi pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam hukum perpajakan di Indonesia, PBB merupakan pajak yang pemungutannya menggunakan sistem official assessment. Sistem itu memberi kewenangan kepada fiskus untuk menetapkan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Oleh karena itu mekanisme penagihan PBB menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan formal ini berlaku pula untuk PBB Migas.

Akan tetapi terdapat eksklusivitas dalam PBB Migas yaitu pihak yang menerima SPPT  dan membayar PBB yang terutang serta mekanisme penagihan dan pembayarannya. Dalam ketentuan PBB secara umum SPPT disampaikan kepada wajib pajak yaitu pihak yang mempunyai hak kepemilikan atau hak pemanfaatan atas bumi dan atau bangunan. Selanjutnya wajib pajak tersebut akan membayar pajak terutang sesuai yang tercantum dalam SPPT. Namun, SPPT PBB Migas tidak disampaikan kepada kontraktor migas yang memiliki hak pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Kondisi itu dikarenakan kontrak antara Pemerintah dan kontraktor migas menyatakan bahwa kontraktor migas dibebaskan dari semua pembayaran pajak, kecuali pajak penghasilan. Selain itu pembayaran PBB Migas ditagihkan dengan mekanisme SKP Sementara dan SKP Rampung. SKP Sementara ditetapkan berdasarkan APBN dan dibayarkan secara triwulanan. Adapun SKP Rampung adalah hasil perhitungan final PBB Migas yang ditetapkan DJP.

SPPT dan SKP Sementara disampaikan kepada Direktorat PNBP-DJA yang selanjutnya akan PBB Migas terutang dibayar ke Kas Negara dari Rekening Migas (Rekening 600.000411). Rekening tersebut dikelola Direktorat PNBP-DJA untuk menampung penerimaan negara dari sektor migas dan disajikan dalam Rekening Pemerintah Lainnya pada LKPP. Selain itu rekening 600.000411 juga digunakan untuk membayar beban Pemerintah terkait migas atau lebih dikenal sebagai faktor pengurang. Faktor pengurang itu meliputi pembayaran PBB Migas, PPN reimbursement, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tagihan overlifting/underlifting migas.

 Walaupun terdapat penerimaan dan pembayaran terkait migas pada rekening 600.000411, penyajian PNBP Migas dalam LKPP dikecualikan dari asas bruto sebagaimana berlaku pada transaksi APBN pada umumnya. Dengan demikian nilai PNBP Migas yang tercantum dalam LKPP sudah dalam hitungan neto. Oleh karena PBB Migas merupakan salah satu faktor pengurang, maka nilai PBB Migas berpengaruh terhadap besaran PNBP Migas.

Adapun penerimaan PBB Migas disisi lain diakui dalam Penerimaan Pajak. Dengan demikian semakin besar PBB Migas mengakibatkan bertambahnya Penerimaan Pajak dan berkurangnya PNBP Migas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada kas yang bertambah untuk Pemerintah yang berasal dari PBB Migas. Penerimaan  dan pembayaran PBB Migas ibarat memindahkan uang dari kantong kanan ke kantong kiri karena hanya ditransfer dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah lainnya.

Oleh karena Penerimaan Pajak dan PNBP Migas dikelola oleh institusi yang berbeda, maka tercium saling tarik menarik kepentingan atas PBB Migas. Penerimaan Pajak dikelola oleh DJP  sedangkan PNBP Migas dikelola oleh Direktorat PNBP-DJA. Keberhasilan kinerja DJP diukur dari total Penerimaan Pajak. Sedangkan kesuksesan kinerja Direktorat PNBP-DJA dilihat dari besarnya PNBP Migas. Di satu sisi DJP menginginkan Penerimaan Pajak yang sebesar-besarnya. Di sisi lain Direktorat PNBP-DJA tentu tidak ingin nilai PNBP Migas berkurang lebih banyak lagi karena besarnya PBB Migas yang harus dibayar. Dengan kata lain DJP dan DJA saling berebut PBB Migas untuk menunjukkan citra kinerjanya masing-masing.

Tarik menarik kepentingan ini terlihat dalam LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2010. DJP menerbitkan SKP Rampung untuk menetapkan PBB Migas setinggi-tingginya bahkan tidak wajar. DJP memajaki area migas dalam suatu wilayah kabupaten/kota melebihi area administratif kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini terjadi pada 51 kabupaten/kota dengan selisih lebih luas wilayah yang dipajaki seluas 46.682 km2. Sebagai contoh adalah Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah administratif 46 km2 tetapi dikenakan PBB Migas seluas 99 km2. Selain itu DJP juga memajaki hasil produksi migas lebih besar dari pada yang telah dilaporkan BPMIGAS yakni 56,78 juta barel minyak bumi dan 1.244,82 juta mscf gas bumi.

Fakta tersebut menunjukkan ketidakwajaran DJP dalam menilai bumi dan bangunan sektor migas sebagai dasar penetapan nilai PBB Migas. Disisi lain DJA tidak ingin PNBP Migas berkurang untuk membayar PBB Migas lebih besar. DJA hanya membayar sebesar pagu anggaran yang tercermin dalam SKP Sementara. Adapun selisih SKP Rampung dan SKP Sementara sebesar Rp5,09 triliun tidak dibayar oleh DJA dan tidak jelas penyelesaiannya antara DJP dan DJA.

Pada akhirnya rebutan PBB Migas tersebut hanyalah fenomena politik pencitraan dari masing-masing institusi yang berkepentingan. Bahkan untuk menunjukkan citra yang lebih baik jika perlu merebut citra institusi lain. Padahal terlepas dari citra kinerja baik atau buruknya institusi yang berebut PBB Migas tersebut kenyataan yang ada adalah tidak ada tambahan kas yang masuk ke kas negara.

Epilog

Sangat disayangkan jika negeri sebesar dan seindah Indonesia ini hanya dikelola dengan manajemen egoisme masing-masing institusi dengan dalih politik pencitraan. Padahal migas sebagai representasi kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Semoga fakta yang terungkap dalam LHP tersebut dapat menjadi renungan dan bahan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan. Cita-cita mewujudkan masyarakat sejahtera tentu tidak bisa dibangun tanpa kesepahaman antar institusi. Selama masing-masing institusi masih mengedepankan manajemen egois dan politik pencitraan, usaha mewujukan cita-cita mulia itu bagai mendirikan benang basah.


[i] Auditor, tulisan ini adalah pendapat pribadi

3 comments on “PBB Migas dan Politik Pencitraan

    • mengatur lebih jelas objek PBB Migas agar sesuai dengan UU PBB dan UU Migas, melakukan inventarisasi dan memperhitungkan kempali dampak bagi hasil PBB Migas pada tahun berikutnya terutama untuk Belanja Transfer ke Daerah dan Upah Pungut (yang dinikmati fiskus hehehe)

  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: