Menanti Kepastian Audit Pajak

Published April 6, 2008 by pembawacerita

Oleh Wirawan Purwa Yuwana

Ibarat seorang ayah berdebar-debar menanti kelahiran anaknya, maka demikian pula dengan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (DJP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini. Kedua instansi ini sedang dag-dig-dug menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan judicial review Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

 

Permasalahan itu dipicu oleh adanya silang pendapat antara DJP dengan BPK sehubungan dengan ketentuan pengecualian rahasia Wajib Pajak (WP) yang dapat dibuka kepada lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dibidang keuangan negara. DJP berpendapat bahwa rahasia tersebut adalah hak warga negara yang harus dilindungi. Oleh karena itu lah hak WP tersebut diakomodir dalam UU KUP. Kalau pun ada pihak lain yang berkepentingan dengan pembukaan rahasia WP harus dengan ijin Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sendiri berpendapat bahwa pemerintah hanya menjalankan amanat konstitusi yaitu menjaga kerahasiaan WP. Adapun untuk mengaudit pajak, pintu tetap terbuka bagi BPK asal sesuai dengan prosedur. (Kompas, Kamis, 28 Februari 2008)

Sebagai badan yang menjalankan amanat Undang-undang Dasar untuk memeriksa pengelolaan dan tangung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri, BPK mempunyai pandangan yang berbeda. Mekanisme permintaan ijin tersebut dipandang BPK telah membatasi kewenangannya untuk melakukan audit di bidang keuangan negara yang termasuk di dalamnya audit pajak. Atas dasar itu pula BPK memberikan opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Opini itu mungkin dapat mengganggu kredibilitas pemerintah.

Silang pendapat antar kedua instansi tersebut semakin meruncing. Hingga puncaknya BPK mengajukan uji materi (judicial review) ke MK. Perkara tersebut diregistrasi dengan Nomor 3/PUU-VI/2008 (Majalah Berita Pajak, 15 Februari 2008). Sampai dengan saat ini MK masih melakukan pembahasan perkara tersebut. Menanggapi langkah yang dilakukan BPK tersebut, DJP lantas menghentikan proses pembahasan nota kesepahaman (MoU) yang sedang dibahas dengan BPK.

Sebenarnya perselisihan itu tidak perlu terjadi jika kedua belah pihak dapat saling memahami. BPK perlu memahami bahwa tugas DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak harus memperhatikan hak-hak WP sebagai warga negara. Diantaranya adalah melindungi rahasia perpajakan WP. Hal ini sangat penting untuk menjaga kondusivitas lingkungan usaha. Tanpa lingkungan usaha yang baik maka akan sangat sulit mencapai target penerimaan pajak yang diisyaratkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian pula DJP juga perlu memahami tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara.  Oleh karena itu BPK perlu mendapatkan keleluasaan untuk menjalankan tugas konstitusionalnya.

Hal yang perlu dilakukan antar kedua instansi tersebut adalah menyamakan persepsi. BPK perlu membentuk persepsi bahwa rahasia pajak adalah hak WP sebagai warga negara. Jadi rahasia tersebut bukan dipandang sebagai penghalang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Demikian juga DJP perlu membentuk persepsi bahwa audit yang dilakukan BPK bersifat peer-review. Artinya BPK tidak akan turun langsung mengaudit WP. BPK hanya akan me-review apakah kinerja dan pemeriksaan yang telah dilakukan petugas pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain itu perlu ditingkatkan kepercayaan antar lembaga, dalam hal ini DJP dengan BPK. BPK harus meningkatkan kepercayaannya kepada petugas pajak bahwa mereka telah bekerja dengan sebaik mungkin dan telah menghindari bentuk-bentuk korupsi dan kolusi dengan WP. Jadi audit yang dilakukan BPK tidak atas dasar prasangka negatif belaka, namun lebih didasarkan pada upaya perbaikan kinerja aparat pajak dan penciptaan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Kepercayaan juga perlu dimiliki oleh DJP bahwa BPK tidak akan membocorkan rahasia WP. BPK hanya akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diamanatkan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kalau pun terdapat instansi lain yang menghendaki informasi dari BPK, maka perlu dilakukan koordinasi antara lembaga perwakilan, BPK dan Pemerintah.

Adapun prosedur teknis yang tak kalah penting harus diperhatikan kedua instansi adalah melakukan koordinasi intensif. Koordinasi yang perlu dilakukan adalah koordinasi kelembagaan oleh Ketua BPK dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan. Hal ini menjadi penting agar pelaksanaan tugas teknis oleh auditor BPK maupun aparat pajak tetap berjalan lancar dan sesuai prosedur. Selain itu perlu pula dilakukan koordinasi teknis oleh auditor BPK dengan petugas pajak untuk menghindari perbedaan penafsiran. Koordinasi ini dapat dilakukan melalui diskusi atas temuan BPK sebelum dilaporkan ke lembaga perwakilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam interaksi antara petugas pajak dan auditor BPK akan timbul berbagai perbedaan. Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa auditor BPK bukan orang yang mencari-cari kesalahan, akan tetapi merupakan pihak independen yang akan menentukan tingkat kesesuaian antara hasil kinerja petugas pajak dengan peraturan yang berlaku. Dan aparat pajak pun bukan orang yang menyembunyikan kesalahan, namun mereka adalah pejuang-pejuang yang berusaha keras untuk memenuhi target penerimaan pajak demi menciptakan anggaran negara yang mandiri. Dengan diskusi ini diharapkan akan tumbuh kepercayaan baik secara kelembagaan maupun antara petugas pajak dan auditor BPK.

Upaya untuk memperoleh kesepahaman sebagaimana dideskripsikan di atas hendaknya terus dijalin oleh DJP dan BPK sambil menanti kepastian dari MK. Karena pada dasarnya kedua lembaga ini dibentuk untuk tidak saling bermusuhan. Dengan kesepahaman ini diharapkan tidak ada lagi perselisihan antar lembaga dan tidak pula ada pandangan kesewenang-wenangan. BPK dapat mengaudit pajak tanpa kesewenangan terhadap petugas pajak dan menjaga amanat petugas pajak untuk tidak membocorkan rahasia WP. Begitu juga DJP tanpa kesewenangan terhadap WP dapat membantu pelaksanaan tugas konstitusional BPK. Kombinasi keduanya ini tentu akan mampu mewujudkan kerjasama pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel demi mencapai Indonesia yang lebih baik.

3 comments on “Menanti Kepastian Audit Pajak

  • sebuah tulisan oleh seorang lulusan prodip pajak yang ditempatkan di BPK… lihat tulisan :
    Oleh karena itu perlu ditekankan bahwa auditor BPK bukan orang yang mencari-cari kesalahan, ……. Dan aparat pajak pun bukan orang yang menyembunyikan kesalahan, namun mereka adalah pejuang-pejuang …….
    sebuah pilihan yang sulit untuk berpihak memang, bagi seorang yang dibesarkan di Pajak dan akhirnya mencari nafkah di BPK… maksudmu win-win solution kang….ckckck…ckkk….

  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: